Tertutup Untuk Prabowo, Gus Imin Atau Airlangga, Konvensi NasDem Bisa Jadi Boomerang

NEWS24.CO.ID -  Partai NasDem kembali menjadi sorotan karena menutup pendaftaran konvensi capres-cawapres untuk ketua umum partai politik. Padahal, konvensi yang sedianya akan dibuka pada 2022 ini bisa menjadi wahana menjaring calon presiden dari berbagai kalangan.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga mengatakan, NasDem masih perlu berkoalisi dengan parpol lain. Merujuk pada Pemilu Legislatif 2019, partai besutan Surya Paloh hanya memperoleh 9,05 persen suara.

Artinya, calon yang terpilih dalam konvensi belum tentu didukung oleh NasDem," kata Jamil di Jakarta, Jumat, 18 Juni.

Read More : Kodam l BB Bersama Artha Graha Peduli Aktifkan Kembali RSKI di Pulau Galang

Belum lagi saat koalisi, NasDem akan dihadapkan pada kendala prinsip dimana ketua umum partai politik tidak diperbolehkan mengikuti konvensi. Bahkan, beberapa ketua umum parpol seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditengarai bakal dicalonkan oleh partai tersebut pada Pilpres 2024.

“Partai politik ini tentu akan kesulitan untuk berkoalisi dengan NasDem,” kata Jamil.

Karena itu, Jamiluddin menilai konvensi NasDem yang menutup pintu bagi pimpinan parpol akan menjadi bumerang. Sebab, pada akhirnya, calon presiden dari konvensi tersebut tidak bisa diusung dalam pemilihan presiden 2024.

“Jadi, mudah-mudahan NasDem menyadari itu,” jelasnya.

Read More : Rupiah Pagi Ini Melemah Ke Level Rp 16 220

Selain itu, penting untuk mengapresiasi konvensi capres Partai NasDem karena memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak bangsa yang ingin mendapatkan tiket capres 2024. Padahal, konvensi tersebut dinilai lebih transparan dan demokratis.

“Kompetisi terbuka ini memastikan calon terpilih benar-benar melalui seleksi yang ketat dengan melibatkan masyarakat. Sehingga publik mengetahui kapasitas dan integritas calon yang terpilih dalam konvensi tersebut,” kata Jamil.

Menurut dia, konvensi ini akan membantu pemilih dalam menentukan pilihannya pada pemilihan presiden 2024 mendatang. "Jadi pemilih tidak lagi memilih capres seperti kucing dalam karung," ujarnya.