PPKM Mikro Diperluas, Pelaksanaannya Ditambahkan Di 3 Provinsi

NEWS24.CO.ID - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mikro Masyarakat (PPKM) kembali diperpanjang hingga 22 Maret.

Dilansir dari VOI, hal tersebut diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5/2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Optimalisasi Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

"Pelaksanaan PPKM Mikro diperpanjang mulai 9 Maret 2021 hingga 22 Maret 2021," katanya seperti dikutip dari Instruksi Mendagri Diktum Kelima Belas, Jumat 5 Maret.

Read More : Kodam l BB Bersama Artha Graha Peduli Aktifkan Kembali RSKI di Pulau Galang

Ini adalah tahap ketiga dari PPKM Mikro. Tahap pertama dilakukan pada 9-22 Februari dan dilanjutkan pada 23 Februari hingga 8 Maret.

Atas instruksi Mendagri, jumlah provinsi yang diminta melaksanakan PPKM Mikro mengalami peningkatan di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Padahal, pada dua tahap PPKM Mikro sebelumnya, pembatasan hanya dilakukan di Provinsi Jawa-Bali.

Direktur Jenderal Pembinaan Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syafrizal mengatakan, penambahan tiga provinsi itu karena meningkatnya jumlah kasus di daerah.

Tambah Sumut, Sulsel dan Kaltim. Kasus (disana, red) terus meningkat, ucapnya saat dihubungi wartawan.

Read More : Rupiah Pagi Ini Melemah Ke Level Rp 16 220

Sebelumnya, Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan penerapan PPKM Mikro di tingkat RT / RW sejak Januari lalu dinilai efektif mencegah penularan COVID-19 di masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Februari lalu. Ia mengatakan, PPKM Mikro pernah terjangkit COVID-19 kasus.

“Memang awalnya saya marah. PPKM ini tidak efektif karena hanya ada dua provinsi yang turun. Yang lain tidak turun sama sekali. Kenapa saya bilang awal minggu PPKM tidak efektif ya karena tidak ada kurva sudah turun, "kata Jokowi di Youtube Sekretariat Presiden.

Mengapa Jokowi begitu optimistis PPKM mikro mampu mengatasi kasus tersebut? Dia belajar dari penanganan COVID-19 di India. Pada awal pandemi, India menerapkan lockdown satu negara. Sayangnya, ini gagal karena kondisi ekonomi yang melemah.

Hingga akhirnya, India mengubah strategi penanganan pandemi dengan menerapkan lockdown di level mikro. “Padahal awalnya India sudah lockdown total, jadi India mengubah strateginya, tapi strateginya sama, PPKM skala mikro. Jadi itu yang kita pakai,” kata Jokowi.

Dari situ, Jokowi menilai strategi pembatasan sebelumnya, yakni PPKM dan PSBB, salah.

“Wong yang merah itu satu RT, satu kota sudah diisolasi, PSBB satu kota, ekonomi akan terpengaruh. Kalau satu kecamatan terkena ya hanya satu kelurahan yang terisolir. Itu yang India miliki. selesai, "pungkasnya.