Bawaslu Memutuskan Sri Mulyani dan Luhut Bebas Dari Pelanggaran Kampanye

NEWS24.CO.ID - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menetapkan bahwa dua menteri Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak melakukan pelanggaran kampanye apa pun dengan gerakan tangan yang mereka buat selama Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Kelompok Bank Dunia di Bali baru-baru ini.

Menteri Koordinator Maritim Luhut Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang baru-baru ini dilaporkan ke lembaga tersebut karena diduga berkampanye untuk petahana pada acara internasional itu, tidak melanggar UU Pemilu 2017, kata komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo.

"Kedua menteri tersebut belum terbukti melakukan tindakan apa pun untuk menguntungkan atau membahayakan pasangan calon presiden tertentu," kata Ratna seperti dikutip oleh kompas.com, Selasa.

Dalam sebuah video yang beredar pada bulan lalu, Luhut dan Sri Mulyani terlihat mengoreksi tangan direktur pelaksana IMF Christine Lagarde, yang saat itu mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya, menciptakan tanda V atau simbol perdamaian, selama sesi foto kelompok di pertemuan upacara penutupan.

Para menteri meminta Lagarde dan tokoh-tokoh lain yang berdiri di samping mereka meniru apa yang dilakukan Luhut dengan gerakan satu jari. Sri Mulyani kemudian menjelaskan kepada Lagarde, yang sepertinya mengerti, bahwa, "dua untuk Prabowo; satu untuk Jokowi."

Insiden itu dikritik oleh tim kampanye dan pendukung Prabowo Subianto, penantang pemilihan kembali Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019, yang menuduh para menteri turut berkampanye untuk Jokowi, yang telah ditetapkan sebagai calon nomor satu, sementara Prabowo adalah kandidat nomor dua.

Ratna, bagaimanapun, mengatakan bahwa gerakan satu jari yang ditunjukkan oleh Luhut dan Sri Mulyani tidak dianggap sebagai pelanggaran pemilu karena para menteri tidak memiliki niat berkampanye pada saat itu Sri Mulyani, kata Ratna, telah mengklarifikasi kepada komisioner Bawaslu bahwa ia sebenarnya ingin mencegah acara internasional digunakan untuk kepentingan politik dengan menjelaskan gerakan jari ke Lagarde.

Komisioner juga mengutip Sri Mulyani yang mengatakan, "Saya mengatakan kepada [Lagarde] untuk tidak menaikkan dua [jari] karena gerakan jari memiliki arti tersendiri di Indonesia saat ini."

Luhut juga telah menjelaskan bahwa dia tidak memiliki niat untuk berkampanye dan sikap satu jarinya adalah untuk mengekspresikan Indonesia yang bersatu, kata Ratna.

NEWS24.CO.ID/DEV/RED