Pemerintah Didorong Wujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

NEWS24.CO.ID , JAKARTA - Partai Mahasiswa Indonesia (PMI) meminta pemerintah serius dalam mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Eko Pratama Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia mengatakan negara ini 70 persennya wilayah laut, sehingga gagasan itu sebuah keniscayaan apabila diterjemahkan serius dengan program-program yang mendukung.

"Gagasan yang sempat dibahas hangat saat Pilpres 2014 lalu tapi belum menjadi tumpuan perhatian pemerintah," kata Eko Pratama dalam keterangannya, Kamis (23/9/2022).

Pernyataan ini disampaikan berkaitan dengan peringatan Hari Maritim Nasional (HMN) ke 58 dan mengusung tema, Maritim Tangguh untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Dikatakannya, saat ini potensi setiap tahun dari dunia maritim yang ada di Indonesia kurang lebih Rp 1700 triliun.

Baca juga: Sri Sultan Hamengkubuwono X: Indonesia Perlu Empat Kekuatan Ini untuk Wujudkan Poros Maritim Dunia

Namun, baru dikelola hanya 10 persennya saja.

"Itupun masih produk-produk yang masih mentah. Kita belum mengolahnya menjadi produk jadi. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya potensi yang dimiliki oleh dunia maritim di Indonesia, yang seyoiyanya sangat bisa menaikkan taraf hidup masyarakat persisir," kata Eko.

Pemerintah masih melihat masalah-masalah mendasar, contohnya seperti illegal fishing, persoalan penggelapan solar subsidi, lambannya pengembangan Sentra Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang kita jumpai di masyarakat.

Baca juga: Peringati Hari Maritim Nasional, Kemenhub Komitmen Menghubungkan Indonesia untuk Ekonomi Berdaya

"Persoalan ini tentu saja sangat menghambat kesejahteraan nelayan kita, jangankan sejahtera, cukup saja belum tentu," ujar Eko.

Eko berharap pemerintahan Presiden Jokowi, dalam sisa masa jabatan yang ada dapat menuntaskan persoalan-persoalan mendasar dalam dunia maritim semacam ini, agar potensi-potensi dunia maritim kita dapat benar-benar dimaksimalkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk pengusaha besar, atau asing.

Sumber : TRIBUNNEWS.COM