LPSK Minta Pemerintah Taruh Prioritas pada Perlindungan Saksi dan Korban, Sentil Soal Anggaran

NEWS24.CO.ID , BANDUNG - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat adanya peningkatan permohonan perlindungan dari masyarakat sepanjang Januari-Agustus 2022.

Dalam catatannya, LPSK telah menerima setidaknya 4.571 kasus, angka tersebut merupakan yang tertinggi selama 14 tahun LPSK berdiri.

Menyikapi peningkatan permohonan perlindungan itu, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu meminta adanya fokus dan peran dari pemerintah terhadap perlindungan saksi dan korban.

"Pertanyaannya kan kemudian sejauh mana pemerintah, negara menaruh prioritas untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban bagi tindak pidana," kata Edwin saat Media Gathering di Cikole, Lembang, Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/9/2022).

"Sebab, peristiwa tindak pidana terjadi itu karena negara secara umum absen, absen dari rasa aman gitu," sambung dia.

Baca juga: Permohonan Perlindungan ke LPSK Meningkat Signifikan pada 2022, Terbanyak Kasus TPPU

Lebih jauh, Edwin lantas menyinggung soal anggaran yang diterima oleh LPSK hingga 2021.

Kata dia, persetujuan anggaran itu juga menunjukkan sebagaimana pemerintah mengganggap prioritas suatu kementerian atau lembaga.

Atas hal itu, anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk LPSK kata Edwin, dirasa tidak cukup untuk melakukan kerja-kerja LPSK.

Edwin lantas membeberkan kucuran anggaran yang diterima LPSK pada 2021 silam.

Baca juga: Respons LPSK Terkait Bripka RR akan Ajukan Justice Collaborator dalam Kasus Brigadir J

Sumber : TRIBUNNEWS.COM