PPKM Darurat Diperpanjang, Pusat Perbelanjaan Desak Pemerintah Beri Subsidi

NEWS24.CO.ID - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengatakan, perpanjangan PPKM Darurat akan semakin memperumit kondisi bisnis pusat perbelanjaan.

“Oleh karena itu, kebutuhan relaksasi dan subsidi pusat perbelanjaan yang diminta semakin mendesak,” kata Alphonzus dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 Juli 2021.

APPBI mendesak pemerintah segera memberikan pembebasan biaya yang masih dibebankan pemerintah meski pemerintah meminta pusat perbelanjaan tutup atau hanya beroperasi secara sangat terbatas.

Read More : INACA Sebut Iuran Pariwisata Bisa Bebani Maskapai Dan Masyarakat

Relaksasi dan subsidi yang diminta pusat perbelanjaan kepada pemerintah antara lain menghilangkan sementara aturan penggunaan minimum listrik dan gas.

Selain itu, penghapusan sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame dan pajak atau retribusi lainnya yang bersifat tetap. “Juga untuk mensubsidi upah pekerja sebesar 50 persen,” kata Alphonzus.

Pusat perbelanjaan juga berharap selama perpanjangan PPKM Darurat, pemerintah dapat memastikan penerapan Protokol Kesehatan secara tegas, disiplin dan konsisten.

“Karena sangat mengkhawatirkan PPKM Darurat bisa bertahan lama karena penyebaran wabah Covid-19 saat ini sudah terjadi pada level yang sangat mikro yaitu di lingkungan dan masyarakat terkecil dalam kehidupan masyarakat,” kata Alphonzus.

Read More : Eks Dirjen ESDM Ridwan Djamaluddin Divonis 3 5 Tahun Penjara

Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Kegiatan ekonomi akan dilonggarkan pada 26 Juli 2021 jika rata-rata penambahan harian kasus positif Covid-19 menunjukkan perbaikan.

Presiden Joko Widodo menjelaskan, keputusan perpanjangan PPKM Darurat itu diambil setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat yang dimulai pada 3 Juli 2021.