Uang Pemda Nganggur Rp170 Triliun di Bank: DKI Baru Belanja 45 Persen, Riau 27 Persen

NEWS24.CO.ID - Selama pandemi virus corona ini, banyak Pemda yang tidak mau membelanjakan uang APBD nya. Sehingga banyak sekali uang Pemda Nganggur di bank. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengungkapkan ada Rp170 triliun uang pemerintah daerah (Pemda) yang dibiarkan menganggur di bank di tengah pandemi virus corona  atau covid-19.

Dana tersebut tidak terpakai di tengah tingginya kebutuhan anggaran penanganan dampak corona.

"Perlu saya ingatkan, uang pemda yang ada di bank itu masih Rp170 triliun, gede sekali ini. Saya sekarang cek harian," ungkap Jokowi saat rapat bersama para gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/7), seperti dilansir CNN Indonesia. 

Kondisi ini berbanding terbalik dengan keinginannya agar pemda segera membelanjakan uang mereka untuk mendorong konsumsi masyarakat.

Nyatanya, realisasi penggunaan anggaran untuk berbagai belanja pemda masih cukup rendah.

Menurut catatannya, tidak ada satu provinsi pun yang sudah membelanjakan anggaran mereka sampai 50 persen per Juli 2020.

Bahkan, realisasi belanja pemda tertinggi baru 45 persen, yaitu di DKI Jakarta.

Secara rinci, Jokowi menyatakan realisasi belanja Nusa Tenggara Barat baru mencapai 44 persen dari pagu anggaran, Sumatera Barat 44 persen, Gorontalo 43 persen, dan Kalimantan Selatan 43 persen. Lalu, Bali 39 persen, Kalimantan Tengah 38 persen, Banten 37 persen, Kepulauan Riau 35 persen, Sulawesi Selatan 34 persen, Lampung 32 persen, dan Papua Barat 32 persen.

Kemudian, Kalimantan Utara 31 persen, Bangka Belitung 31 persen, Kalimantan Timur 31 persen, Jawa Timur 30 persen, Sulawesi Utara 29 persen, Jambi 28 persen, dan Bengkulu 27 persen. Selanjutnya, Sulawesi Tengah 27 persen, Yogyakarta 27 persen, Jawa Tengah 27 persen, Riau 27 persen, Sumatra Utara 25 persen, Jawa Barat 24 persen, dan Sulawesi Barat 24 persen.

Sisanya, Aceh 23 persen, Kalimantan Barat 22 persen, Maluku 21 persen, Nusa, Tenggara Timur 21 persen, Maluku Utara 17 persen, Papua 17 persen, Sulawesi Tenggara 16 persen, dan Sumatera Selatan 16 persen.

"Ini secara total, itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal," katanya.

Jokowi meminta para pemda agar mempercepat realisasi belanja mereka, khususnya belanja modal yang dianggap paling berdampak bagi perekonomian daerah.

"Kalau kita lihat, ini yang menggerakkan, yang paling menggerakkan dari belanja-belanja itu adalah belanja modal. Karena yang pegawai itu rutin," ujarnya.

Sayangnya, menurut catatannya, realisasi belanja modal dari masing-masing daerah masih cukup minim.

Sumatera Selatan misalnya, masih sekitar 1,4 persen dari total pagu sampai Juli 2020.

Begitu pula dengan belanja modal Papua baru 4,8 persen, Kalimantan Barat 5,5 persen, Sulawesi Tenggara 5,6 persen, Aceh 8,9 persen, dan Maluku Utara 10,3 persen.

"Kalau belanja di provinsi Bapak, Ibu semuanya ingin cepat pulih, belanjanya semuanya harus dipercepat. Kuncinya hanya di situ," pungkasnya.

N24.