Paksakan Pilkada, KPU Harus Tangungjawab Bila TPS jadi Klaster Baru

NEWS24.CO.ID -Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditantang untuk menjadi lembaga yang musti bertanggung jawab bila pergelaran Pilkada serentak Desember nanti menjadi klaster baru atas penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Hal itulah yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin dalam keterangan persnya, Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Read More : Info BMKG Cuaca Tangerang Hari Ini Per Jam Kamis 25 April 2024 Hujan Pol

Sultan menyebutkan, ia sudah mendengar penjelasan Mendagri bahwa Pilkada nanti dilaksanakan dengan protokol kesehatan." Tetapi saya ingatkan, tenaga medis yang sudah menggunakan APD saja bisa terpapar. Apalagi proses Pilkada ini pasti melibatkan masyarakat luas, mulai dari calon dan timnya, pemilih serta panitia mulai dari awal pendataan pemilih sampai proses penghitungan suara berjenjang,” ujarnya.

Apalagi, virus Corona memiliki daya tertularbyang sangat cepat. Dan Pilkada memiliki proses multi tahap dan melibatkan banyak orang.

“Pertanyaan saya, siapa yang tanggung jawab nanti? KPU harus siap lho. Jadi jangan hanya karena kita mengejar sesuatu yang tidak prioritas, tetapi nanti dampaknya menghantam apa yang kita prioritaskan," jelasnya.


Read More : Turun Rp 1 000 Harga Emas Pagi Ini Rp 1 319 000 Per Gram

Ia pun menambahkan, harusnya pihak Stake holder bisa menggunakan logika berpikir bahwa kesehatan dan ketahanan sosial adalah sektor prioritas.

Sehinga proses demokrasi melalui Pilkada, dalam situasi saat ini, menjadi tidak mutlak untuk dilaksanakan. Karena memang masih bisa ditunda. Apalagi KPU juga punya simulasi opsi sampai April 2021.

Dari sisi anggaran negara, Sultan juga mengungkapkan bahwa semua lembaga negara dan kementerian telah dipangkas oleh Kemenkeu.

Termasuk anggaran DPD RI yang tahun ini juga sudah dipangkas. “Ini KPU RI untuk Pilkada dengan anggaran Rp 9 trilyun, malah mengajukan anggaran tambahan Rp 535 milyar lebih karena harus membeli alat pendukung protokol kesehatan. Ini kan seperti tidak punya sensitifitas terhadap apa yang sekarang dirasakan rakyat,” tukasnya. (Bisma)