Plus Minus Layanan Transportasi Mudik Dan Balik Lebaran 2024 Berikut Solusinya

NEWS24.CO.ID - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno memberikan sejumlah catatan penting bagi layanan transportasi di musim lebaran 2024.

Menurutnya, kejadian selama musim lebaran 2024 mencerminkan kondisi sesungguhnya kinerja transportasi di Indonesia, baik yang sudah berhasil maupun yang belum dikerjakan. 

"Angkutan umum pelat hitam atau travel gelap, sopir bus mengantuk, hingga calo tiket di pelabuhan penyeberangan adalah contoh aktivitas dalam penyelenggaraan transportasi dalam keseharian," kata Djoko Setijowarno dalam keterangannya kepada RM.ID, Minggu (21/4).

Djoko berpandangan, pembenahan di Pelabuhan Penyeberangan Merak harus segera dilakukan. Antrean kendaraan yang menyebabkan kemacetan di Pelabuhan Merak sampai 6 kilometer di jalan tol menuju Merak perlu diantisipasi ke depan. 

"Masih adanya petruk (pengatur truk, red), calo tiket harus dihilangkan baik di semua pelabuhan penyeberangan," lanjutnya.

Ia meminta agar disediakannya lokasi parkir kendaraan sebagai pengendali sebelum memasuki Pelabuhan Penyeberangan Merak. Area penyangga atau buffer zone untuk sejumlah kendaraan yang akan menyebrangan ke Pelabuhan Penyeberangan Merak dinilai penting.

Karena di lokasi ini, kendaraan diperiksa. Baik tiket maupun waktu keberangkatannya. Dengan harapan, arus kendaraan menuju Pelabuhan Penyeberangan Merak dapat diatur.

Pengamat transportasi publik ini juga menyoroti program mudik gratis menggunakan bus diperbanyak dari Jabodetabek ke semua ibukota kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Sebuah upaya untuk mengurangi pemudik motor ke Lampung yang masih banyak membawa anak, penumpang dan barang melebihi kapasitas angkutnya.

Menurutnya, penyelenggaraan mudik gratis ini masih perlu dibenahi. Karena angkutan mudik dan balik gratis mampu meminimalisasi risiko kepadatan lalu lintas. Faktor keselamatan juga lebih terjamin, ada pengecekan kondisi kendaraan sebelum keberangkatan, termasuk pengemudinya. 

"Karena jika mereka tidak mudik dengan angkutan publik, dibayangkan saja satu bus itu ada berapa orang?" ujarnya.

Di balik segala keuntungannya itu, sebut Djoko, program mudik ini masih menyisakan masalah pengelolaan. Dari hasil penelusurannya, ada sebagian pemudik yang mendaftar angkutan gratis itu lebih dari satu penyelenggara. 

Namun, akhirnya hanya satu penyelenggara yang dipilih. Yaitu penyelenggara yang memberikan bingkisan paling banyak. Sedangkan nama yang sudah terdaftar tidak dapat digantikan dengan calon pemudik lain. Hal ini memunculkan risiko pembatalan keberangkatan angkutan gratis.

Dosen Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini menilai masalah tersebut terjadi akibat banyaknya penyelenggara mudik gratis. Di satu sisi, pengawasan cukup ketat hanya dilakukan program yang diadakan pemerintah. 

Baca juga : 98,2 Persen Pemudik Bertiket Saat Tiba Di Pelabuhan

"Penyelenggara swasta cenderung minim pengawasan. Untuk itu, agar kelak para penyelenggara mudik gratis bisa saling bersinergi. Setidaknya sinergisitas itu dapat ditunjukkan dalam urusan pendaftaran," tuturnya.

Ia menyarankan agar urusan ini sebaiknya dilakukan melalui satu kanal atau situs yang sama. Harus ada sanksi diberikan bagi pemudik yang sudah mendaftar kemudian membatalkan keberangkatan tanpa memberitahu. Supaya seminim mungkin bangku kosong ketika bus diberangkatkan.

Diperlukan satu aplikasi yang bisa digunakan bersama agar tak ada warga yang mendaftar mudik gratis di beberapa penyelenggara mudik gratis dan menyebabkan kendaraan mudik bersama kosong.

"Jadi, siapa pun yang menyelenggarakan bisa diketahui pemerintah dan tersambung dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," terangnya.

Lewat cara itu, pengawasan gelaran mudik dan balik gratis mampu dilakukan secara optimal. Ada data terpadu yang dijadikan acuan bersama. 

Jika masuk satu kanal, negara bisa mengerti kebutuhannya. Boleh jadi anggaran dinaikkan karena melihat manfaat program ini bagi masyarakat. Bisa menjadi database pemerintah dalam untuk perencanaan berikutnya. 

"Terlepas dari segala kekurangannya, mudik dan balik gratis masih didambakan masyarakat," imbuhnya.

Bahkan, kata Djoko, sebagian orang menginginkan kuotanya ditambah setiap tahun. Perbaikan layanan mesti terus dilakukan pemerintah sebagai bentuk perhatiannya kepada warga.

Ia menilai, penyelenggaraan mudik motor gratis perlu dipertimbangkan untuk dihilangkan dan diganti untuk menambah mudik gratis menggunakan bus. Tidak banyak berpengaruh untuk mengurangi pemudik motor, apalagi jumlah motor gratis (17.880 unit) tidak lebih dari satu persen (hanya 0,3 persen) dari jumlah pemudik motor (6.578.660 unit sepeda motor keluar masuk Jabodetabek).  

"Sekarang, rata-rata setiap rumah tangga sudah memiliki satu unit sepeda motor. Untuk sekedar bersilaturahmi dan jalan-jalan, sudah tersedia sepeda motor di kampung halaman. Untuk mengurangi penggunaan sepeda motor untuk mudik, pemerintah memperbanyak mudik bersama gratis," tandasnya.

Untuk mengantisipasi berulangnya kecelakaan akibat kendaraan di jalur berlawanan arah (contraflow) belajar dari kasus KM 58 yang menewaskan 12 orang, perlu sosialisasi masif sebelum pelaksanaan. 

Djoko menekankan bahwa, kondisi pengemudi harus dipastikan fit, tidak lelah dan mengantuk, kendaraan harus dipastikan tetap di lajur kiri, lajur kanan untuk mendahului, batas kecepatan maksimal 60 km per jam, jaga jarak dan patuhi rambu lalu lintas.

Jika terjadi kerusakaan kendaraan, berhenti di jalur kiri dan segera menghubungi pusat pelayanan petugas untuk meminta bantuan, pastikan kendaraan prima dengan BBM terisi penuh atau keterisian batere mencukupi. 

Baca juga : Angka Kecelakaan Merosot 8 Persen

Kemudian pembatas jalan untuk mengamankan kendaraan dipasang lebih rapat. Semula 30 meter menjadi setiap 10 meter. Disiapkan pula mobil pengaman (safety car) serta pemadam kebakaran dan mobil derek disiapkan untuk mengantisipasi kecelakaan yang dapat mengakibatkan kebarakaran.

"Di tengah harga tiket pesawat terbang mahal, pemudik antar pulau masih dihibur dengan tersedianya mudik gratis menggunakan kapal laut," nilainya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengadakan Program Mudik Gratis menggunakan kapal dari berbagai pelabuhan embarkasi/pemberangkatan di seluruh wilayah Indonesia. Tiket gratis penumpang kapal laut ini hasil koordinasi dengan PT. Pelni dan 3 operator swasta yakni PT. Dharma Indah, PT. Dharma Lautan Utaman, dan PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur. 

Program ini melayani 47 ruas dengan jumlah keberangkatan arus mudik dan balik sebanyak 91 perjalanan. Untuk musim lebaran 2025, ia menyarankan agar rute dan jumlah kapal mudik gratis ditambah. Bisa juga ditambahkan bus mudik gratis dari seluruh provinsi di Sumatera ke Jawa. 

Dengan terhubung Tol Trans Sumatera, ada transportasi penyeberangan antar pulau dan Tol Trans Jawa sangat membantu memperlancar.

Catatan lainnya adalah Kecelakan maut KM 58 Tol Jakarta-Cikampek. Peristiwa ini harus menjadi momentum menertibkan angkutan gelap. Harus ada ketegasan dari aparat dan pemerintah untuk menertibkan angkutan gelap ini. 

Bukan hanya penindakan hukum, tetapi juga menyelesaikan sampai ke akar masalahnya," sarannya.

Penyelesaiannya juga harus dilihat dari semua sisi. Di satu sisi, masyarakat di pedesaan membutuhkan angkutan gelap semacam ini. Mereka memberi fasilitas mengantar dan menjemput sampai ke depan rumah penumpang yang tak terjangkau angkutan publik.

Namun, di sisi lain, angkutan ini luput dari sistem pengawasan transportasi umum. Ketegasan pemerintah dibutuhkan agar kecelakaan angkutan gelap yang menelan korban jiwa tidak terjadi lagi. 

Menyediakan layanan angkutan umum hingga pedesaan, kemudian angkutan tidak berijin baru diberantas. Di masa transisi, Bus AKAP diijinkan beroperasi hingga terminal tipe C, seperti Bus AKAP menuju Kabupaten Wonogiri. Semua terminal tipe C di kecamatan Kabupaten Wonogiri disinggahi Bus AKAP. 

Dari desa menuju terminal tipe C disediakan angkutan pedesaan. Bisa diantar atau sewa ojek karena jaraknya antara ibukota kecamatan dan desa sudah tidak jauh lagi.

"Sesungguhnya, akar masalah belum terintegrasi sistem transportasi di Indonesia adalah minimnya. Pernah ada, sekarang punah. Layanan angkutan perdesaan, angkutan perkotaan, angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan perintis," tuturnya.

Selain itu, negara tidak lagi memproduksi sepeda motor dengan isi silinder lebih dari 100 cc. Harus dilakukan, sehingga dalam 5 tahun ke depan di musim lebaran penggunaan kendaraan pribadi bisa berkurang, minimal tidak bertambah.

Baca juga : Menhub Nilai Mudik Lebaran 2024 Berjalan Lancar

Sementara angkutan antar kota sudah baik, dibuktikan dengan hasil Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran Tahun 2024 yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.

Jumlah peminat mudik lebaran 2024, pilihan masyarakat moda KA antar kota mencapai 39,32 juta orang (20.30 persen), bus 37,61 juta orang (19,37 persen). Kemudian yang memilih mobil pribadi 35,42 juta orang (18,29 persen) dan sepeda motor 31,12 juta orang (16,07 persen). 

"Memilih mobil pribadi dan sepeda motor meningkat, namun peningkatan itu masih lebih tinggi memilih moda KA antar kota dan bus," lanjutnya.

Kecelakaan Bus Rosalia Indah di km 370 Tol Semarang - Batang menyebabkan 7 meninggal dunia juga perlu dievaluasi. Agar pengemudi tidak dibiarkan dalam keadaan mengantuk karena kelelahan. 

"Menurut hasil investigasi KNKT, sebanyak 80 persen kecelakaan di Indonesia disebabkan sopir mengantuk," ungkapnya.

Perlu adanya penyediaan tempat istirahat di terminal, lokasi wisata, dan penginapan bagi sopir angkutan umum. Selain itu, kampanye tentang perlunya istirahat jika lelah saat mengemudi perlu dilakukan secara masif.

Disamping itu, mewajibkan semua kendaraan baik umum maupun pribadi untuk menggunakan sabuk keselamatan (seat belt). Pemeriksaan kondisi bus dan pengemudinya juga perlu dilakukan secara rutin di setiap terminal sebelum berangkat.

Hal lain yang juga perlu digarisbawahi adalah, infrastruktur transportasi dibangun untuk kondisi normal atau keseharian. Tidak untuk musim lebaran. 

"Wajar jika pada musim lebaran akan terjadi waktu perjalanan bertambah," nilainya.

Faktor keselamatan tetap harus menjadi yang utama dengan tidak memaksa sopir menyetir lebih dari delapan jam dan memastikan kendaraan dalam kondisi prima. Mengutamakan keselamatan bukan kecepatan. Bukan hanya lancar, namun yang paling penting adalah selamat.

"Pembenahan dan pelaksanaan dapat dimulai setelah musim lebaran usai. Masyarakat akan menjadi terbiasa, sehingga saat musim lebaran tiba tidak mengagetkan. Hanya cukup menyesuaikan," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat NEWS24.CO.ID News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber : rm.id