Friday, 19 Apr 2024

Pilpres 2024 Repdem Hormati Pihak Yang Tempuh Jalur Konstitusi

news24xx


Pilpres 2024 Repdem Hormati Pihak Yang Tempuh Jalur KonstitusiPilpres 2024 Repdem Hormati Pihak Yang Tempuh Jalur Konstitusi
https://swastikaadvertising.com/

NEWS24.CO.ID - Penyebaran berita bohong atau hoax dan kampanye hitam selama pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi tantangan sendiri bagi bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, bangsa, agama hingga budaya.

Sebaran hoax dapat berdampak pada timbulnya perpecahan dan persatuan nasional sehingga dibutuhkan upaya-upaya yang sangat maksimal dalam menangkal virus-virus informasi yang menyesatkan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional Repdem, Abraham Leo Tanditasik mengatakan, dalam kontentasi pemilu adalah hal yang wajar jika terdapat serangan hoaks dan kampanye hitam yang menyudutkan pihak-pihak tertentu.

Menurutnya, hoax semacam itu merupakan hal-hal yang berada di luar etika dalam berdemokrasi lima tahunan tersebut. Ia berharap tak ada lagi terjadinya berita-berita yang memecah belah persatuan.

Baca juga : Radian Syam: Tak Puas, Silakan Tempuh Upaya Hukum Konstitusional

"Ya kalau hoax harus selesai kan. Jadi gini hoax itu kan beredar ketika terjadi konstentasi. Konstentasi itu biasa, tiba-tiba ada hoaks itu buat kita hal biasa meskipun itu di luar etika, sekali lagi saya menyebut di luar etika. Konstentasi sudah lewat, Pemilu 2024 dari pencoblosan sudah lewat. Maka hal-hal seperti itu saya kira yang perlu di ingatkan adalah jangan terjadi lagi," kata Abraham di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2024).

Dia menegaskan, sebaran berita hoax dan kampanye hitam tak sebanyak sebelumnya jika dibandingkan dengan gelaran Pemilu 2014 dan 2019. Di periode tersebut, sebaranya virus informasi itu dapat dikatakan masih tersebar bebas sehingga banyak masyarakat terhasut dan menjadi korbannya.

"Saya kira kemarin hoaxnya tidak separah 2014-2019, kalau itu parah banget. Tahun ini saya lihat hoaxnya sudah jauh-jauh menurun," ujar pria yang disapa Abe ini.

Repdem juga menilai, segala bentuk informasi yang bersifat hoax selayaknya harus dibuktikan sehingga dengan cara tersebut masyarakat dapat memilah mana informasi yang benar dan tidak benar.

Baca juga : Prancis Resmi Masukkan Hak Aborsi Dalam Konstitusi

"Dan yang melakukan itu juga harus bisa membuktikan apa yang disebutkan itu benar. Kemarin saya sudah ada satu kasus kemudian sudah dihentikan, oke saya kira di belakang itu semua sudah kondisikan damai, sudah selesai persoalannya sudah selesai. hanya kita berharap ke depan yang namanya potensi hoaks khususnya SARA itu jangan sampai terjadi lagi, itu yang kita hindari," jelas Abe.

Di sisi lain, usai gelaran Pemilu 2024, para kandidat yang berkontestasi saat ini sedang menempuh jalur konstitusi yakni melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka menyesaikan sengketa Pemilu.

Menurutnya, upaya tersebut merupakan upaya langkah hukum yang sebagaimana mestinya.

"Saya kira semua hari ini menempuh jalur konstitusi, melalui MK. Ya itu kan memang jalur pintunya di sana. Kedua, adalah pintunya adalah melalui DPR RI, jadi yang kita perhatikan adalah MK yang masih bergulir sampai setelah lebaran. Kemudian nanti ada lagi, saya nggak tau nanti hak angket ini akan benar-benar terjadi atau tidak, tetapi itu koridor konstitusi sehingga kita hormati sama-sama," tegasnya.

Baca juga : Pemilu 2024 Di Papua Sukses Dan Damai

Kendati demikian, Abe menilai perlunya langkah untuk membangun rekonsiliasi nasional sebagai bangsa besar yang semakin dewasa dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi sebuah bangsa. Secara historis, bangsa Indonesia telah teruji dalam mewujudkan rekonsiliasi setelah kontestasi politik pada Pemilu.

"Saya kira gini, 2019 kita ambil contoh, itu puncak kedewasaan politik, di mana tahun 2019 sangat cepat, hanya 2 bulan sudah bisa rekonsiliasi nasional, sudah bisa makan sama-sama kemudian yang satu menyambang ke tempat yang lain itu udah hal biasa," ungkap Abe.

"Saya kira di politik sudah hal yang biasa. Ada yang harus dingat satu, founding fathers kita, itu sekonflik-konfliknya di parlemen, sekonflik-konfliknya di kabinet, di luar sidang kabinet mereka bisa sama-sama. Artinya ini kepentingan bangsa yang kita. Ya rekonsiliasi dari faktor historis itu sudah dicontohkan. Kurang dahsyat apa kelompok yang Natsir misalnya dengan kelompok PNI, tetapi ketika selesai dipersidangan keluar ya berkawan lagi," ungkapnya lagi. Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat NEWS24.CO.ID News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber : rm.id





Loading...