NEWS24.CO.ID - Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Bhima Yudhistira pada Rabu mengatakan ragu pemerintah bisa mengatasi ancaman inflasi tahun depan. Dia menilai pidato Presiden Joko Widodo tentang nota keuangan yang menyinggung masalah infrastruktur sebelas kali, tidak sejalan dengan masalah utama negara.
"Ini agak kontradiktif. Kalau inflasi jadi salah satu tantangan utama, solusinya bukan infrastruktur, tapi subsidi bansos. Bansos hampir tidak disebutkan dan yang paling banyak disebutkan adalah infrastruktur," kata Bima pada 17 Agustus.
Read More : Mamangbet Situs Paling Bagus Depo 5000 Aja Jepe Terus
Pemerintah Indonesia akan meningkatkan anggaran infrastruktur menjadi Rp392 triliun pada tahun 2023 dengan Rp213,3 miliar berasal dari belanja anggaran pemerintah pusat.
Belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 189,2 miliar dan belanja non kementerian dan lembaga sebesar Rp 24,17 miliar. Anggaran infrastruktur melalui transfer ke daerah (TKD) dialokasikan sebesar Rp92,98 miliar dan anggaran infrastruktur melalui pembiayaan anggaran sebesar Rp85,64 miliar.
Read More : Cara Budidaya Lobster Air Tawar di Lahan Terbatas, Mulai dari Pembenihan hingga Panen
Indonesia diperkirakan masih menghadapi tantangan yang kompleks akibat kondisi geopolitik global, seperti harga minyak dunia yang tidak stabil.
Percepatan pembangunan infrastruktur akan menempatkan negara dalam posisi dilematis mengenai perekonomiannya. "Karena subsidi akan terus meningkat. Jika asumsi (harga) minyak US$90 per barel, masih belum jelas bagaimana membagi subsidi antara infrastruktur dan infrastruktur mana yang akan diprioritaskan," kata Bhima.