Kemendagri Turunkan Tim Khusus, untuk Penegasan Batas Wilayah Riau

NEWS24.CO.ID -Permasalahan yang berpotensi muncul jika tidak ada penegasan batas daerah diantaranya, berkaitan dengan potensi ekonomi seperti perbuatan Sumber Daya Alam (SDA), Overlapping wilayah perizinan.

Read More : Anugrah Baginda asal Riau Raih 3rd Runner Up pada Kejurnas Golf Amatir 2022 di Sumut


Begitu dikatakan pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro dalam pertemuannya bersama Gubernur Riau, Syamsuar, Senin 3 Mei 2021.

Kemudian berkaitan dengan fungsi pelayanan, seperti duplikasi pelayanan administrasi atau tidak ada sama sekali pelayanan, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik.

 
"Permasalahan penegasan batas daerah berkaitan dengan kultural sosialnya yaitu anggapan terpisahnya etnis atau sub etnis tertentu, kemudian kecemburuan sosial dan isi pendatang dengan penduduk asli," ujarnya.

Lalu juga berkaitan dengan politik dan hukum yaitu wilayah konstituen Partai Politik (Parpol), Daerah Pilihan (Dapil) ganda, wilayah yang dianggap kekuasaan pemimpin, dan overlapping cakupan wilayah di dalam produk Peraturan perundang- Undang (PUU).

Terakhir, berkaitan dengan koordinasi dan surta seperti pelacakan batas tanpa adanya koordinasi, penempatan letak pilar yang tidak tepat serta minimalisnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap makna batas daerah dan surta.

Suhajar menuturkan bahwa manfaat ditetapkan penegasan batas daerah tersebut, tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

Read More : PTPN V Rangkul 5.000 Petani Sertifikasi ISPO

"Pihaknya akan menurunkan tim untuk fasilitas penegasan batas daerah, serta membangun sinergi dengan tim penegasan batas daerah pusat dalam percepatan penegasan batas daerah," paparnya. (R1)