Dapat Bantuan Rp7 Triliun dari Bank Dunia, Menkeu Sebut Akan Dipakai Untuk Krisis

NEWS24.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali sampaikan tambahan pinjaman yang didapat Indonesia. Kali ini nilainya sebesar USD500 juta atau setara dengan Rp7 triliun. 

Pinjaman ini disebutkan Menkeu, untuk memperkuat ketahanan keuangan dan fiskal Indonesia. Pinjaman ini nantinya akan membantu negara untuk membangun dan memperkuat respon dalam hal keuangan akibat bencana alam, risiko iklim, dan guncangan terkait kesehatan.

Sri Mulyani mengatakan berbagai bencana terus mengancam kemajuan pembangunan Indonesia. Dan dari tahun 2014 hingga 2018 pemerintah pusat menghabiskan sekitar USD90-500 juta setiap tahun untuk tanggap bencana dan upaya pemulihan. sementara itu selama periode yang sama pemerintah daerah menghabiskan sekitar USD250 juta.

Menkeu juga menyebutkan, biaya yang harus dikeluarkan untuk bencana diperkirakan akan terus meningkat akibat perubahan iklim dan pertumbuhan kawasan perkotaan, sehingga menambah beban belanja pemerintah. 

Kebutuhan saat ini sangat besar, seiring berbagai dampak keuangan, fiskal, dan sosial yang dialami Indonesia akibat pandemi Covid-19.

"Kesiapan keuangan terhadap bencana, guncangan iklim, dan krisis kesehatan seperti Covid-19 menjadi semakin penting bagi Indonesia," kata Sri Mulyani di Jakarta dalam siaran pers yang disampaikannya pada Jum'at (22/1/2021).

"Dukungan ini akan membantu pemerintah menjalankan respons secara lebih tepat sasaran dan tepat waktu, mengurangi dampak bencana dan membantu menjaga kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh Indonesia," sebut Sri Mulyani.

Menurutnya, dengan bantuan keuangan ini akan membantu melindungi anggaran dan penduduk pasca bencana dan musibah yang tengah terjadi. Selain itu juga sebagai dana simpanan dalam menghadapi musibah yang akan datang. 

"Dengan mengurangi dampak bencana, perencanaan ini dapat membantu melindungi masyarakat yang miskin maupun rentan, yang kerap harus menanggung akibat terberat dari bencana karena sebagian besar dari mereka tinggal di wilayah berisiko dan tidak memiliki cukup akses kepada berbagai layanan dasar maupun sumber daya keuangan untuk mengatasi dampaknya," terang Menkeu Sri Mulyani. []