APBD Indragiri Hulu Riau 2021 Disepakati Rp 1,4 Triliun

NEWS24.CO.ID -Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhu Tahun Anggaran 2021 senilai Rp1,4 triliun di setujui. Namun, ada 'catatan' penting dari dua fraksi di DPRD Inhu, yakni Fraksi PKB dan PKS yang di tujukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu).

Persetujuan APBD Inhu tahun anggaran 2021 sebesar Rp1,4 triliun itu di lakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Inhu pada Sabtu 29 November 2020 malam kemarin.

Anggota DPRD Inhu, Rusman Yatim, mewakili Badan Anggaran (Banggar) dalam sambutannya di Rapat Paripurna mengatakan, bahwa 7 fraksi menyetujui besaran nilai APBD Inhu tahun anggaran 2021 senilai Rp1,4 triliun, ketika seluruh fraksi mengambil keputusan untuk menyetujuinya.

"Ada 7 fraksi di DPRD Inhu ini yang menyetujui besaran APBD Inhu. Tapi ada 2 fraksi, meski menyetujui dengan catatan, yakni Fraksi PKB dan PKS, kepada Pemkab Inhu," sebut Rusman Yatim.

Read More : Anugrah Baginda asal Riau Raih 3rd Runner Up pada Kejurnas Golf Amatir 2022 di Sumut


Catatan itu, lanjut Rusman Yatim, pertama, Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo, Datuk Sri Amanah Negara. Serta kepada Gubernur Riau Syamsuar atas msuknya anggaran senilai Rp1,2 miliar untuk pembiayaan pekerjaan pembangunan Jalan Petar - Selunak di Kecamatan Peranap, dengan nama Jalan Dwi Marta, yang sudah berulang kali roboh akibat di terjang banjir.

Kedua, Fraksi PKB menemukan selisih anggaran di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Dinas Ketahanan Pangan. Sehingga anggaran tahun 2021 berkurang dari tahun 2020. Padahal dua OPD itu di nilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, denhan di temukannya anggaran sebesar Rp5,7 miliar dengan mata anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Inhu, maka Fraksi PKB tidak bertanggungjawab terhadap nilai anggaran tersebut. Sebab, ada juga di temukan anggaran di BPKAD Inhu pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp500 juta.

Read More : PTPN V Rangkul 5.000 Petani Sertifikasi ISPO

Kemudian, lanjut Rusman Yatim, catatan dari Fraksi PKS terhadap APBD Inhu tahun anggaran 2021, antara lain, masih ada OPD yang banyak menggunakan anggaran daerah, yang bersifat konsumtif dan seremonial. Padahal suasana di daerah ini masih Pandemi Covid-19.

Kemudian, Fraksi PKS meminta kepada Pemkab Inhu agar gaji Ketua RT dan Ketua RW ditambah. Karena saat ini honorer perangkat desa/kelurahan itu hanya sebesar Rp200 ribu perbulan.

Disamping itu, Fraksi PKS juga sangat menyayangkan dengan tidak di masukannya anggaran untuk pembangunan Pasar Sri Gading Airmolek dalam APBD Inhu tahun anggaran 2021 dan juga fan hibah untuk LAMR Inhu. (R1)