Pintu Pagar Masuk Halaman Kantor Gubernur Riau Rusak Dalam Sekejab

NEWS24.CO.ID, PEKANBARU - Pintu pagar besi setinggi 5 meter masuk kantor Gubernur Riau rusak akibat didorong massa aksi pada Kamis (22/10/2020) siang. 

Seperti diketahui, pagar besi itu termasuk dalam proyek pengerjaan tahun 2006 dengan memakan biaya total miliaran rupiah. Proyek pagar Kantor Gubernur Riau ini dianggarkan dalam APBD tahun 2005 senilai Rp 4,5 miliar. 

Proyek pada saat itu, pembangunan pagar ini hanya sekadar mengganti pagar besi yang lama dengan besi yang baru. Pembuatan pagar ini juga tanpa harus membuat pondasi baru lagi. Tapi anehnya, hanya sekedar mengganti besi ulir setinggi dua meter mengelilingi kantor gubernur di atas lahan sekitar 4 hektar, nilai proyeknya Rp 4,5 miliar.

Terkait rusaknya pintu pagar itu, dilakukan gabungan massa aksi sekitar 500 buruh PT Padasa Enam Utama (PEU) yang tergabung dalam DPC FSBSI Kabupaten Kampar, Kamis siang

Aksi massa yang awalnya berlangsung damai, berubah ricuh ketika massa pengunjuk rasa bersikeras ingin menyampaikan tuntutan mereka langsung kepada Gubernur Riau, Syamsuar. 

Karena tidak buka gerbang masuk ke kantor gubernur, para pengunjuk rasa terlibat aksi dorong dengan anggota Satpol PP yang membuat pagar betis dibalik pagar.

Terlihat, seorang massa pengunjuk rasa nekat memanjat pagar seraya menendang pagar besi itu. 

Petugas keamanan berusaha untuk mencegah agar aksi tidak anarkis. 

Tetapi massa tetap meringsek ke arah dalam kantor gubenur sambil bersama sama mendorong pagar.

Akhirnya pagar besi yang bagian kanan copot. Melihat situasi yang tidak lagi kondusif, petugas kepolisian terpaksa membubarkan mereka menggunakan truk ''water canon''.

Sebelum ricuh, Ketua DPC FSBSI Kampar Kormaida Siboro dalam orasinya, meminta Gubernur Riau Syamsuar untuk memanggil PT Padasa terkait nasib karyawan atau buruh pasca terjadinya tukar guling (take over) perusahaan tersebut ke pihak mitra.

''Tolong kami pak Gubenur, bukakan hati nurani Bapak. Kami para buruh terombang ambing karena status yang tidak jelas,'' kata salah seorang aksi massa.

Selain soal status, Ketua FSBSI Kampar ini juga mengungkapkan masalah kesejahteraan buruh yang bekerja di industri kebun kelapa sawit tersebut.