20.000 Ton CBP di Bulog Terancam Didisposal

NEWS24.CO.ID - Puluhan ribu ton beras yang disimpan di gudang Bulog terancam di-disposal atau dibuang. Hal itu dikarenakan mengalami penurunan mutu akibat telah tersimpan lebih dari empat bulan.

Perum Bulog mencatat jumlahnya ada sebanyak 20.000 ton cadangan beras pemerintah (CBP). 

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, maka beras tersebut harus dimusnahkan. 

Akibatnya, Bulog meminta ganti rugi kepada pemerintah, khususnya kepada Menteri Keuangan.

"Ini uang negara, harus diganti oleh Kementerian Keuangan. Alhamdulillah Permentan-nya ada tapi di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nggak ada. Jadi di PMK-nya nggak ada. Jadi nggak bisa diselesaikan," kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi, dilansir dari cnbcindonesiacom (1/12).

"Kami punya disposal 20 ribu ton sudah disetujui oleh rakortas untuk di-disposal," kata Tri Wahyudi.

Sesuai Permentan 38/2018 disebutkan bahwa CBP harus di-disposal atau dibuang apabila telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.

Akan tetapi, aturan tersebut tidak langsung direspon oleh Kementerian Keuangan. Anggaran ganti rugi atas beras turun mutu tidak kunjung selesai.

Ia juga mengakui, di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum ada aturan untuk menganggarkan ganti rugi. "Ini kami sudah usulkan. Kami sudah jalankan sesuai Permentan. Tapi untuk eksekusi disposal, anggarannya tidak ada. Kalau kami musnahkan gimana penggantiannya," jelas dia.

Dia menjelaskan bahwa saat ini Kemenkeu melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) masih dalam tahap mengkaji payung hukum tersebut. Itu menurutnya bakal memakan waktu.

"Sekarang masih dikaji di BKF. Dan bisa lama sampai 6 bulan," sebutnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebenarnya telah merespons permintaan Perum Bulog untuk diberikan ganti rugi atas beras 20 ribu ton yang terancam di-disposal atau dibuang.

Menkeu mengatakan akan membahas hal tersebut saat rapat nanti dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. "Nanti kita lihat kalau sudah dirapatkan di Menko ya. Saya lihat semuanya," kata Sri Mulyani.

Dia belum mengetahui detail permintaan dari Perum Bulog. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. "Saya nanti lihat ya. Saya lihat apa itu permintaannya," sebut dia.