PA 211, FPI dan GNPF Ulama Gelar Aksi 212 Berpusat Di depan Istana Negara Besok Hingga Sore

NEWS24.CO.ID,Jakarta - Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama, dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menggelar aksi 212 'Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI' pada esok hari, Jumat (21/2/2020) hingga sore hari.

Polisi mengingatkan pendemo soal hak dan kewajiban mereka. "Yang penting, harus menjaga keutuhan NKRI," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).

Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Asep mengingatkan ada hak dan kewajiban bagi para pendemo. 

"Haknya adalah mendapat perlindungan berupa pengamanan saat aksi, artinya pihak kepolisian melakukan pelayanan pengamanan terhadap kegiatan itu," kata Asep.

"Kewajibannya dia melaporkan berapa jumlah massa yang dikerahkan, siapa pimpinannya, alat peraga atau apa yang akan digunakan," lanjutnya.

"Kewajiban pendemo selanjutnya adalah mematuhi ketentuan, seperti mengakhiri aksi pada pukul 18.00 WIB dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat," sebutnya

"Tidak boleh mengganggu kamtibmas. Dia tidak boleh mengganggu aktivitas masyarakat lain dan menghormati norma-norma sosial yang berlaku," tukas Asep.

Dalam surat edaran yang dikutip news24.co.id, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif menyebut puluhan ribu massa akan turun dalam aksi itu. 

Slamet mengatakan lokasi aksi akan berpusat di depan Istana Negara, Jakarta. Sedangkan untuk titik kumpul akan difokuskan di Patung Kuda.

"Estimasi massa insyaallah kita yakin puluhan ribu," kata Slamet dalam konferensi pers di Aula Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (19/2) lalu.

Dalam pernyataan yang dikirimkan Sekretaris Umum FPI Munarman, aksi ini dilatarbelakangi penggagas yang merasa penanganan sejumlah kasus mandek. 

Penggagas 'Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI' juga berbicara soal lingkaran kekuasaan.

"Negara, dalam hal ini para aparat penegak hukum, hingga kini belum menunjukkan sikap yang serius untuk menuntaskannya. Diduga kuat mandek dan mangkraknya penanganan kasus-kasus megakorupsi yang makin menggila tersebut karena melibatkan lingkaran pusat kekuasaan," tertulis dalam pernyataan.

Perilaku tersebut terjadi sebagai bagian dari modus korupsi mereka untuk pembiayaan politik guna meraih dan melanggengkan kekuasaan," bunyi pernyataan yang ditandatangi bersama FPI, GNPF Ulama dan PA 212.