Saturday, 20 Apr 2024

Presiden Jokowi Bantah Proyek Ibukota Baru Rusak Lingkungan Hutan Di Kalimantan

news24xx


Presiden JokowiPresiden Jokowi
https://swastikaadvertising.com/

NEWS24.CO.ID - Pemindahan ibukota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dikatakan akan merusak lingkungan dan hutan di wilayah tersebut.

Terkait kritikan itu, Presiden Jokowi membantah langsung. Ia memastikan proyek ibukota tersebut tidak bakal merusak lingkungan sekitar karena adanya pembangunan sejumlah infrastruktur untuk fasilitas ibukota.

Dikutip news24.co.id, dari laman BBC (17/2/2020), Jokowi mengatakan, "Di ibukota baru di Kaltim itu adalah hutan produksi, bukan hutan alam, atau tropical land forest, bukan. Dari 256.000 hektar yang kita siapkan, nanti hanya dipakai 56.000 hektare. Dari 56.000 hektar yang kita pakai, mulai sekarang ini hanya akan dipakai 5.000 hektare, artinya justru banyak lahan-lahan yang ingin kita perbaiki dan kita hijaukan,"

"Jadi, lingkungan yang kita perbaiki, karena di sana terus terang hutannya juga sudah rusak, ini tugas kita di situ," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, bahwa dirinya sudah perintahkan pada anak buahnya (Menteri) yang dibangun terlebih dahulu adalah nursery, kebun bibit, yang kapasitasnya kurang lebih 17 juta bibit tanaman untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang sudah terjadi.

"Di wilayah ibukota baru itu, juga ada hutan mangrove yang akan kita pagari, kita proteksi karena konsep ibu kota ini adalah negara rimba nusa," katanya. 

"Rimba artinya forest, jungle, nusa artinya pulau, jadi kita ingin justru memproteksi, melindungi dan memperbaiki hutan yang ada," terangnya lagi.

Lebih lanjut, Jokowi menginginkan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Penajam, karena beban Jakarta yang ia nilai sudah terlalu besar, selain menjadi ibukota Jakarta juga merupakan pusat ekonomi Indonesia.

"Kemudian juga dari sisi ekonomi juga perlu pemerataan, dari sisi populasi juga perlu pemerataan. Tidak hanya di Pulau Jawa saja, tidak hanya di Jakarta saja. Ini adalah keputusan politik yang sudah dilakukan presiden-presiden sebelumnya," pungkas Jokowi.





Loading...