Agar Bantuan Cepat Turun, Pemprov Riau Umumkan Status Siaga Darurat Karhutla Mulai Hari ini

NEWS24.CO.ID,PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar kembali menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan yang dimulai pada hari ini, Selasa, 11 Februari 2020. Dan status ini akan berakhir pada 31 Oktober 2020 mendatang.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Gubri Syamsuar menyebutkan sebelumnya terdapat tiga wilayah yang berstatus siaga bencana karhutla, yakni Kabupaten Siak, Bengkalis, dan Kota Dumai.

Syamsuar menetapkan status ini sebagai upaya Pemprov Riau dalam mengantisipasi meluasnya bencana karhutla di Bumi Lancang Kuning.

Gubri mengakui, kebijakan ini diambil sebagai upaya agar bantuan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) ke daerah kabupaten dan kota cepat turun.

Edwar Sanger selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mengatakan sejak awal Januari 2020, luas lahan yang terbakar di Riau mencapai 271,07 hektar. 

"Rekor karhutla sejak awal Januari hingga saat ini masih di wilayah Kabupaten Siak, luasnya 98,47 hektar. Kemudiaan diurutan kedua, Bengkalis, 60,90 hektar," sebut Edwar.

"Di Inhil seluas 42,10 hektar, Kota Dumai 31,85 hektar, Kabupaten Inhu 21,50 hektar, Kepulauan Meranti 5,5 hektar, Pelalawan 5 hektar," lanjutnya.

"Kota Pekanbaru seluas 3 hektar, Kabupaten Kampar 2,5 hektar, dan Kabupaten Rohil 0,25 hektar," sambungnya.

Sementara, untuk jumlah hotspot (titik api) di Riau, dalam data BMKG Riau menyebutkan hingga saat ini 60 titik api dengan tingkat kepercayaan di atas 70 persen.

Titik api terbanyak masih dipegang oleh Bengkalis sebanyak 27 titik. Di Siak sebanyak 11 titik, Pelalawan 7 titik, Inhil 6 titik, kota Dumai 5 titik, dan Kepulauan Meranti 4 titik.

"Kita telah berusaha melakukan upaya dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki. Tidak sekedar memadamkan api, satgas penanggulangan bencana asap akibat karhutla seakan berlomba dengan para pembakar lahan," sebut Syamsuar.

"Kita tidak tinggal diam, penindakan terhadap pelaku pembakar lahan dan pelaku pembalakan liar masih terus dilakukan," lanjut Syamsuar.

Syamsuar juga mengatakan, pemerintah daerah dengan dukungan dan pendampingan BNPB terus lakukan segala upaya penanggulangan.

"Kita tidak mengenal hari libur, satgas pemadaman darat, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, Damkar, Satgas penegak hukum, satgas pemadam udara terus berupaya di lapangan. Juga penggunaan water boming dan teknologi modifikasi cuaca atau TMC," terang Syamsuar.

"Berdasarkan informasi prakiraan BMKG, musim kemarau periode pertama terjadi akhir Januari hingga Maret 2020 di sebagian wilayah Riau. Dan periode kedua diperkirakan terjadi pada bulan Juni hingga September," ungkap Syamsuar.

Dalam keputusan itu, turut hadir Sekretaris Utama BNPB Harmensyah, Sekretaris BNPB Dody Ruswandi, Wakil Gubernur Riau Edy Natar, Sekdaprov Riau Yan Prana, Kapolda Riau, Danrem 031 Wirabima, Kajati Riau, Ketua DPRD Riau, Danlanud Roesmin Nurjadin, dan kepala-kepala daerah se-Riau.

Untuk diketahui, pihak BNPB telah mengirim surat ke BPPT pada tanggal 3 Februari 2020 untuk melakukan modifikasi cuaca agar segera melakukan penaburan garam khusus untuk Riau.