APBD 2020 Kabupaten/Kota se-Riau Belum Rampung, Insentif 10 Kepala Daerah Terancam

NEWS24.CO.ID,PEKANBARU - Proses penyerahan dan verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 dari kabupaten/kota se-Riau belum rampung hingga kini. Hal ini menjadi perhatian karena akan berimbas pada realisasi dan penundaan insentif.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Syahrial Abdi menyebutkan hal tersebut penting menjadi perhatian utama. 

"Baru dua daerah yang menyampaikan APBD 2020 dan diverifikasi yakni Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir. Dua daerah itu sudah rampung dan diverifikasi dan ditandatangani Gubernur Riau, Syamsuar," ujar Syahrial Abdi pada Selasa (19/11).

"Ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk menggesa proses pengajuan dan verifikasi di Pemerintah Provinsi Riau. Kita masih menunggu dari daerah lainnya," lanjut dia.

Ia juga menyebutkan akan keterlambatan dalam proses verifikasi anggaran daerah akan ada konsekuensinya. Kepala daerah beserta anggota legislator kota/kabupaten yang terlambat terancam akan menerima sanksi berupa penundaan insentif. Untuk waktu pengajuan masih memungkinkan untuk daerah menggesanya.

"Kita tunggu sampai batas waktunya, yakni pada 30 November ini. Masih ada, jadi masih on progres," sebutnya