Sebelum Eselon III, Jokowi Pangkas Dulu yang Eselon IV

NEWS24.CO.ID,JAKARTA - Presiden Joko Widodo berkeinginan wujudkan rencananya memangkas pejabat eselon di setiap kementerian/lembaga. Hal itu diungkapkannya saat membuka rapat terbatas (ratas) mengenai program cipta lapangan kerja di kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Jokowi meminta kepada Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo untuk melaksanakan pemangkasan jabatan eselon IV terlebih dahulu. Saat ini terdapat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV.

"Saya kira di Kementerian PAN-RB sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas pertama mungkin eselon IV terlebih dahulu di tiap kementerian meskipun ini juga harus dilihat secara cermat kajiannya. Ini harus segera terlaksana" kata Jokowi di kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019) kemarin.

Selain itu, Jokowi juga meminta adanya perubahan pola pikir para aparatur sipil negera (ASN) dalam melaksanakan reformasi birokrasi. 

"Pola pikir harus diterapkan para abdi negara yakni melayani dan hasil, bukan lagi ingin dilayani dan menerapkan prosedural," tegas Jokowi.

"Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur tapi goal-nya justru tidak dilihat. Sekali lagi mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil," sambung dia.

Selanjutnya, Jokowi juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menata kembali hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah baik kabupaten, kota, maupun tingkat provinsi.

"Dilihat betul supaya semuanya satu garis beriringan dalam cipta lapangan kerja. Para gubernur, bupati, wali kota sampai DPRD harus semuanya paham dan satu garis tentang urgensinya cipta lapangan kerja," tegas Jokowi.

Ditambahkan Jokowi, ia juga meminta kepada seluruh pejabat untuk mereformasi seluruh regulasi yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Jokowi, SDM merupakan kunci membuat Indonesia sebagai negara yang besar ke depannya.

"Ini nanti akan menjadi kunci negara kita ini bisa melompat atau tidak bisa melompat. Pembenahan pendidikan vokasi SMK, politeknik betul-betul harus tereksekusi di lapangan," jelas Jokowi.

"Kartu pra kerja, sistem manajemen semua harus disiapkan sehingga saat Januari dikeluarkan betul-betul sistem yang terintegrasi dan berbasis digital mudah dikontrol mudah dimonitor," pungkas dia.