Komisi IX Tinjau Tata Kelola Obat di Bali

NEWS24.CO.ID -Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bali Mandara di Denpasar, Bali, menjadi objek tinjauan Komisi IX DPR RI untuk melihat dari dekat tata kelola penyediaan obat-obatan. Kelangkaan obat dan obat-obatan kedaluwarsa jadi topik perbicangan.

Bertempat di RSUD Bali Mandara, Denpasar, Jumat (20/9/2019), Tim Kunspek Komisi IX DPR yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf membincang lebih dalam ketersediaan obat-obatan. Selain ada kasus obat kadaluarsa dan kelangkaan obat, Komisi IX DPR RI ingin memastikan tak ada masalah dengan akses obat-obatan bagi para pasien RS terutama peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Dede mengatakan, rumah sakit di Bali sudah menggunakan e-logistik untuk pengadaan obat. “Sebanyak 90 persen penyediaan obat-obatan di RSUD Bali Mandara melalui BPJS. Namun, pada program JKN, biasanya dokter tidak bisa membuat varian obat bagi pasien," katanya dalam pertemuan yang dihadiri otoritas dinas kesehatan Bali, BPOM, dan BPJS Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Bali dan Direktur RSUD Bali Mandara memastikan tak ada kelangkaan obat dan vaksin, termasuk obat kedaluwarsa. Hanya saja klaim pembayaran obat dari BPJS Kesehatan ke rumah sakit kerap mengganggu akses obat-obatan bagi para pasien peserta JKN. Sementara itu, otoritas BPJS Kesehatan setempat sudah menyerukan kepada semua rumah sakit agar ada aksi pemusnahan obat kedaluarsa secara periodik.

RSUD Bali Mandara baru beroperasi pada 28 Oktober 2017. Biaya pembangunannya murni dari APBD. Rumah sakit ini memiliki 200 tempat tidur dengan fasilitas yang cukup lengkap. Belum banyak pasien yang datang k rumah sakit tersebut saat Komisi IX DPR RI datang meninjau. Di Provinsi Bali sendiri ada tiga rumah sakit milik pemerintah. Selain RSUD Bali Mandara, ada juga rumah sakit mata dan rumah sakit jiwa. (Ditha Adinda)