RUU KKS Belum Mengatur Garda Depan Bila Serangan Siber Terjadi

NEWS24.CO.ID - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menyebutkan, dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber(RUU KKS) belum mengatur siapakah lembaga yang berada di garda depan bila serangan siber melanda Indonesia. Begitu juga, kata Evi, apa yang harus dilakukan oleh warga negara jika serangan terjadi.

"Ini harus ada kejelasan, kita ambil contoh kejadian kemarin 4 Agustus kita Black Out, saya mau tanya terasa tidak itu ada kevakuman? yang di depan ini siapa. (kalau) bukan serangan, bagus al-hamdulillah, insya Allah itu bukan Cyber attack. Misalnya kita suatu hari kena Cyber attack, siapa yang di depan sekarang ini belum ada yang ngatur disitu (RUU KKS)," ujarnya saat diskusi bertema 'Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahana Siber (KKS)?' yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Evi menambahkan, berkaca dari peristiwa pemadaman pada 4 Agustus lalu yang terlihat berada di garda depan adalah para pak Ogah yang biasa mengatur jalan raya. "Karena lampu merah mati semua yang ada disitu siapa hanya pak Ogah yang ngatur-ngatur jalan," jelasnya.

Lebih mengkhawatirkan lagi bila padamnya listrik diikuti dengan padamnya telekomunikasi. Kata Evi padamnya listrik bisa diatasi dengan genset namun padamnya telekomunikasi maka melumpuhkan lembaga penyiaran juga. "Berarti kan kita nggak siap, dengan serangan kalau itu terjadi," katanya.

Evi juga menyebutkan, serangan siber pelakunya bisa perorangan seperti serangan terorisme dengan bom bernama Elektromagnetic Pulse (EMP). "Ukurannya kecil cuma kalo meledak semua yang bersifat elektrik mati total. Mudah-mudahan kemarin (4 Agustus) nggak ada yang jatuhkan (EMP)," jelasnya.

Namun dari peristiwa blackout kemarin, kata Evi, kita tidak siap hadapi EMP. "Lain dengan Amerika dan Korea Selatan mereka sudah punya penangkal EMP sedangkan kita belum, Inilah yang harus dipikirkan ke depan oleh pemerintah," jelasnya. (Bisma Rizal)