Wednesday, 23 Oct 2019

DPR : Kita akan Seleksi Anggota BPK yang Akuntabel dan Kredibel

news24xx


Gedung BPK RIGedung BPK RI

NEWS24.CO.ID -  Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Nasional Demokrat Johnny G. Plate memastikan, proses seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menghasilkan anggota  BPK yang akuntabel dan kredibel. 

Johnny menegaskan, Komisi XI DPR RI bukan sekali ini melakukan seleksi terhadap BPK. Serta fit and proper test lembaga negara lainnya.

"Baru saja kami memilih Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Ibu Destry. Dalam prosesnya, semuanya dikuliti. Jadi jangan terlalu under estimate terhadap DPR," papar politisi Partai Nasdem dalam sebuah diskusi persroom DPR, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Johnny pun menegaskan, berdasarkan aturan yang ada 32 calon anggota BPK yang bakal menjalani fit and propert test di Komisi XI, sudah digodok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Hasil rekomendasi DPD diserahkan ke pimpinan DPR untuk menjadi acuan Komisi XI.

"Sekarang Anda tanyakan ke pimpinan DPR, apakah sudah terima rekomendasi dari DPD. Yang jelas, kami siap melakukan tes uji kelayakan dan kepatutan dari calon anggota BPK," ungkap Jhonny yang suaranya cukup menggelegar itu.

Ia pun menyayangkan adanya suara miring dari kalangan LSM dan praktisi akunting terhadap proses pemilihan lima anggota BPK. 

Apalagi, Komisi XI mendapat masukan dari banyak pihak dalam meneropong kemampuan dan rekam jejak para calon. "Tentunya kami akan meminta data dan informasi dari banyak pihak. Apakah itu BIN, PPATK, akademisi dan kalangan auditor keuangan. Semuanya menjadi bahan kami dalam menjalankan fit and propert tes anggota BPK," terangnya.

Johhny menambahkan, pimpinan BPK perlu sosok yang memiliki leadership, pengalaman dan kemampuan manajerial yang mumpuni. Memiliki wawasan serta akses luas serta berintegritas. "Kalau untuk auditornya (BPK), okelah perlu punya Certified Public Accountant (CPA).

"Kita inginkan pimpinan BPK punya leadership dan skills. Punya pandangan yang besar, bagaimana mengawal uang negara mulai dari titik yang paling awal yakni penerimaan sampai titik terakhir yakni belanja," ungkapnya.

Selanjutnya dia menolak adanya dikotomi politisi dan non-politisi dalam pencalonan ini. Alasannya, tidak semua calon yang memiliki afiliasi politik adalah jelek. Demikian pula sebaliknya. "Ingat, undang-undang mensyaratkan rekrutmen anggota BPK tidak boleh diskriminatif. Jangan lantas menilai yang dari politisi atau mantan caleg jelek. Begitu pula sebaliknya," pungkas Jhonny. (Bisma Rizal)





Loading...