2019: 8.000 Paket Tender Barang dan Jasa Sudah di Proses Kementerian PUPR

NEWS24.CO.ID -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada anggaran 2019 mendapatkan paket pengadaan barang/jasa sebanyak kurang lebih 8.933 paket dengan total pagu sekitar Rp87 triliun. 

Dari angka tersebut, kurang lebih 8.000 paket telah diproses pengadaannya dengan total nilai sekitar Rp65 Triliun. Hal itulah yang diungkapkan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam siaran persnya, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Syarif menyebutkan, pelelangan tersebut akan diproses oleh Balai Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (P2JK) yang baru dibentuk. Saat ini, ada 34 Balai P2JK untuk menjadi pusat informasi jasa konstruksi Kementerian PUPR di samping menjadi pembina para pemangku kepentingan.

Syarif pun menghimbau, agar Balai P2JK bisa melaksanakan lelang secara  adil, tidak diskriminatif, dan berdaya saing.

"Pokja [kelompok kerja] juga harus profesional, dapat dipercaya, cepat, dan jangan takut melangkah. Keberadaan pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019," ujar Syarif.

Di sisi lain, Syarif mengingatkan agar seluruh Balai P2JK untuk memegang teguh integritas dalam mengemban tugas pengadaaan barang dan jasa. Syarif juga meminta agar pokja melakukan koordinasi dengan instansi pusat agar tidak terjadi kegagalan pada tahap proses pelelangan.

Sementara itu, berdasarkan catatan Kementerian PUPR per 8 Juli 2019, realisasi penyerapan keuangan untuk Tahun Anggaran 2019 baru mencapai Rp 30,84 triliun dari total pagu anggaran yang sebesar Rp 117,817 triliun. Begitu juga dengan realisasi fisik, yang sebesar 27,36 persen.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, penyerapan ini memang rendah dibandingkan dengan  rata-rata penyerapan anggaran kementerian/lembaga secara nasional.

"Ini sesuai dengan yang dilaporkan bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), Kementerian PUPR berada di bawah rata-rata nasional. Nasional kalau keuangan secara rata-rata sekitar 40 persen," ujar Basuki di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (9/7/2019) lalu.

Adapun penyerapan terbesar dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR, yakni 43,65 persen atau sekitar Rp 174,158 miliar dari total alokasi pagu Rp 398,969 miliar.

Sementara penyerapan terendah dicatat oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, yakni hanya 10,86 persen atau Rp 2,515 triliun dari total alokasi pagu yang sebesar Rp 23,163 triliun.

Basuki menegaskan, pihaknya yakin bahwa progres penyerapan anggaran akan meningkat. Seiring dengan progres fisik yang sedang berjalan dan sebagian besar paket lelang sudah terkontrak.

Per 9 Juli 2019, sebanyak 4.304 paket atau 67,5 persen dari jumlah paket yang dilelang senilai Rp39,40 triliun sudah terkontrak.

Sementara itu, sebanyak 1.764 paket atau 27,60 persen paket yang dilelang senilai Rp20,40 triliun masih dalam proses lelang. Jumlah paket yang belum dilelang tersisa 313 paket atau 4,90 persen senilai Rp6,60 triliun. (Bisma Rizal)