Sekjen ATR Akan Lapor Ke Presiden Soal Konflik Redistribusi Tanah Di Summit 2024

NEWS24.CO.ID - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024.

Tercatat, kementerian yang dinakodai Menteri AHY ini sudah berhasil selesaikan konflik di 24 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dan redistribusi tanah sebanyak 358,38%. Pencapaian ini berhasil melampaui target dari RPJMN 2024.  

Atas pencapaain tersebut, Kementerian ATR/BPN akan melaporkan hasil kerja nyata ini kepada Presiden Joko Widodo pada acara Reforma Agraria Summit yang akan digelar pada bulan Juni 2024. 

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Penataan Agraria (Dirjen Pentag), Dalu Agung Darmawan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pentag, Dalu Agung Darmawan dalam keterangannya yang dikutip Selasa (7/5)

Baca juga : Sekjen LHK Sampaikan Pesan Presiden Birokrasi Harus Lincah Dan Cepat

"Redistribusi tanah yang bersumber dari eks HGU, tanah telantar, dan tanah negara lainnya targetnya itu 0,4 juta hektare. Per April 2024 sudah 2,2 juta bidang tanah, seluas 1,4 juta hektare atau 358,38%," ungkap Dalu.

Kementerian ATR/BPN juga berhasil memperoleh capaian berupa terselesaikannya konflik di 24 tempat yang termasuk dalam LPRA. 

"Ini memberi dampak yang sangat signifikan karena disamping kita bisa meredistribusi tanah, itu juga kita menyelesaikan konflik yang selama ini berlangsung di tengah masyarakat. Kemudian, masyarakat juga diberikan akses reformasi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat," katanya.

Tak hanya penataan aset, Kementerian ATR/BPN juga melakukan penataan akses. Penataan akses pertama yang dilakukan, yaitu menyalurkan akses permodalan yang saat ini mencapai Rp 7,6 ribu triliun dari sejumlah 3,3 juta bidang tanah. 

Baca juga : Daftar Ke PKB, Banteng Bekasi Solid Dukung Tri Adhianto Di Pilkada 2024

Dalam hal penataan akses, Kementerian ATR/BPN juga telah mendorong pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria terhadap 368 ribu kepala keluarga (KK). 

"Dengan demikian, pada tahun ini kita sudah memenuhi target penataan akses yang telah disepakati sesuai Perpres 62/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, sejumlah 232 ribu KK," sambungnya.

Tak hanya itu, Ditjen Pentag juga memperoleh capaian terkait penatagunaan tanah, yakni pemutakhiran luas Lahan Baku Sawah (LBS) tahun 2023 seluas 7,38 juta hektare yang berperan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan capaian potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Indikasi Tanah Timbul sebanyak 878 sertipikat atau kurang lebih seluas 86 hektare di Kabupaten Cilacap.

Atas capaian-capaian tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menilai, bahwa hal ini perlu dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada momen Reforma Agraria Summit mendatang. 

Baca juga : AHY, Arahan Presiden, Tidak Boleh Ada Korban Dalam Pembebasan Tanah Di IKN

"Kita akan lapor ke presiden soal realisasi dari Reforma Agraria yang telah dilakukan dalam Reforma Agraria Summit ke-3 yang rencananya akan dilakukan di Bali, pada bulan Juni. Ini adalah progress report akhir Reforma Agraria di pemerintahan Pak Jokowi dan kita menyiapkan juga kriteria-kriteria, standar-standar, supaya reforma agraria ini tetap dilaksanakan di pemerintahaan selanjutnya," pungkasnya.  

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat NEWS24.CO.ID News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber : rm.id