Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Pertanyaan Menohoknya Tentang Kepemilikan Tanah Prabowo

NEWS24.CO.ID - Presiden Joko “Jokowi” Widodo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas komentarnya selama debat pemilihan presiden kedua yang menyebut kepemilikan lawannya, Prabowo Subianto, memiliki ratusan ribu hektar lahan. Sebuah kelompok bernama Indonesia on the Move Advocacy Team (TAIB), yang mendukung Prabowo, mengajukan laporan tersebut ke agensi pada hari Senin, menuduh Jokowi melanggar Undang-Undang Pemilihan Umum 2017 karena menghina dan melancarkan serangan pribadi terhadap saingannya.

Selama debat hari Minggu, kedua kandidat saling berdebat terkait reformasi agraria, termasuk atas kebijakan distribusi tanah petahana dan penerbitan sertifikat tanah di seluruh negeri.

Prabowo mengkritik kebijakan Jokowi, mengatakan bahwa distribusi dapat membuat generasi masa depan tidak memiliki apa-apa, namun petahana menjawab kritik dengan mengatakan bahwa pemerintahannya tidak mendistribusikan tanah ke perusahaan besar. Petahana selanjutnya mengatakan bahwa Prabowo memiliki "kepemilikan tanah luas" di Kalimantan Timur seluas 220.000 ha dan 120.000 ha di Kabupaten Aceh Tengah.

"Pernyataan Jokowi adalah serangan pribadi dan itu tidak diperbolehkan karena poin yang harus disampaikan [dalam debat] adalah tentang program dan visi untuk reformasi agraria," kata anggota TAIB Djamaludin Koedoeboen.

Kemudian dalam debat, Prabowo mengakui bahwa ia memiliki hak budidaya atas tanah tersebut, namun, Djamaludin mengatakan bahwa Jokowi telah membuat pernyataan palsu. Djamaludin berpendapat bahwa petahana melanggar Pasal 280 poin c undang-undang 2017, yang melarang kandidat untuk menghina orang lain berdasarkan agama atau ras.

Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan bahwa agensi tersebut pertama-tama akan memeriksa laporan tersebut karena ia tidak dapat membuat kesimpulan awal. Tim kampanye Jokowi telah membantah pernyataan itu dimaksudkan sebagai serangan pribadi, mengatakan bahwa itu adalah bentuk kritik.

Abdul Kadir Karding, wakil ketua tim kampanye Jokowi, mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh terganggu oleh masalah "tidak penting" dan sebaliknya harus meneliti bagaimana mantan jenderal mendapatkan tanah dan untuk apa ia menggunakannya.

"Kami harus menyerukan agar masyarakat kritis karena kami memilih seorang pemimpin," kata Karding.

NEWS24.CO.ID/RED/DEV