Sri Mulyani Berbicara Tentang Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan

NEWS24.CO.ID - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati Selasa, 6 November 2018 dalam Kongres Akuntan Dunia yang diadakan di Sydney, Australia, berbicara tentang perjalanan reformasi birokrasi dalam pelayanannya dimulai dari saat dia menjadi menteri.

“Saat itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah lembaga paling korupsi kedua di Indonesia, sementara Ditjen Pajak menempati posisi kelima. Kedua lembaga dengan unit eselon pertama lainnya berfokus pada program reformasi birokrasi sejak 2006, ”kata Sri Mulyani seperti dikutip dari postingannya di akun Instagram @smindrawati hari ini, 7 November 2018.

Sri Mulyani mengatakan pengelolaan sistem keuangan negara untuk membangun pemerintahan yang baik telah berubah karena penerbitan tiga paket kebijakan keuangan negara pada tahun 2003 dan 2004.

Menurut bendahara negara, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2016 menandai keberhasilan program reformasi birokrasi dan transparansi kebijakan yang diberlakukan oleh Departemen Keuangan.

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan setelah perjalanan panjang proses reformasi selama 12 tahun. Pengembangan kebijakan tentang standar akuntansi dan laporan keuangan juga merupakan bagian integral dari reformasi keuangan negara.

Sri Mulyani menjelaskan perubahan termasuk pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang memiliki tugas untuk menyusun kebijakan dasar tunai ke dalam kebijakan basis akrual dalam laporan akuntansi, penyusunan laporan perubahan arus kas, dan neraca pemerintah.

"Kunci keberhasilan reformasi birokrasi adalah komitmen dan dukungan penuh dari pemimpin tertinggi, pemangku kepentingan, dan asosiasi profesional yang mendorong pemerintah secara transparan dalam mengelola keuangan negara," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia.

Menurut Sri Mulyani, transparansi dan keterbukaan informasi memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan negara. Karenanya, semua pihak dapat memantau penerimaan dan pengeluaran keuangan negara.

NEWS24.CO.ID/RED/DEV